Pelaksanaan putusan pengadilan agama tentang hak iddah ( studi analisis terhadap putusan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2012)

Menurut peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam jika terjadinya perceraian khususnya dalam cerai talak yang bersifat raj�i, maka mantan suami masih mempunyai kewajiban terhadap mantan istri, sebagaimana yang telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, kewajiban tersebut meliputi pemberian mut�ah yang layak, memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, melunasi mahar yang masih terhutang dan membiayai biaya hadhonah bagi anak yang belum berusia 21 tahun. Dalam kenyataannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, salah satunya putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan kepada istri yang tidak mendapatkan hak nafkah iddah dari mantan suaminya. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan cara menelusuri buku-buku dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan menghimpun seluruh data yang di peroleh dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan melakukan wawancara oleh hakim dari pihak Pengadilan Agama tersebut Hasil analisis putusan ini menerangkan bahwa hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjatuhkan putusan tidak memberikan nafkah iddah pada mantan istri, dengan alasan istri tidak menuntut dengan dasar ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 Rbg bahwa hakim dilarang mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut. Namun dengan tidak adanya nafkah iddah dalam putusan tersebut, berarti hakim juga telah menyalahi ketentuan hukum materiil, yakni pada : Pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 (b) KHI dan Pasal 152 KHI dimana telah diatur tentang pemberian nafkah iddah terhadap mantan istri