Nahdlatul Ulama (NU) di Era Reformasi: studi tentang muslimat NU periode 2011-2014 dan khittah NU 1926

Skripsi ini membahas tentang organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) di era reformasi berkaitan dengan keputusannya untuk kembali kepada khittah 1926 dengan studi kasus Badan Otonom NU yaitu Muslimat. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana khittah NU 1926 diimplementasikan di era reformasi seperti sekarang ini, khususnya pada Muslimat NU periode 2011-2014. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan Muslimat NU. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa aturan khittah 1926 secara umum masih diyakini oleh Muslimat NU. Sebagai organisasi, Muslimat NU memelihara dan melaksanakan khittah dengan tidak berpihak dalam partai politik manapun. Hal ini dibuktikan dengan tetap berjalannya program-program organisasi yang bertujuan sosial dan keagamaan, seperti YKM-NU, YPM-NU, serta masih banyak lagi yayasan-yayasan Muslimat NU yang berdiri dalam koridor pendidikan, dakwah, sosial maupun kesehatan. Namun disamping sebagai organisasi, dalam Muslimat NU terdapat orang-orang yang memiliki hak politik salah satunya ialah hak untuk menentukan pilihan politiknya. Sehingga tidak menutup kemungkinan orang-orang dalam Muslimat NU berpolitik atau memilih salah satu partai politik. Kemudian menjadi buyar nilai khittah 1926 ini dikarenakan identitas perseorangan dalam lembaga organisasi terbawa ke dalam hak berwarganegara sehingga Muslimat NU sebagai organisasi yang menjaga khittah kemudian terkikis oleh oknum-oknum tersebut. Argumen ini dirumuskan melalui hasil penelitian dari awal sejarah hingga era sekarang melalui implementasi lembaga dan orang-orang di dalamnya terhadap nilai khittah 1926. Kemudian dikaitkan dengan kerangka teori yang sudah dibuat. Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah teori civil society untuk melihat bagaimana Muslimat NU sebagai organisasi sosial keagamaan melaksanakan tugas dan tujuannya. Kemudian manajemen organisasi menjelaskan bahwa jabatan Khofifah Indar Parawansa sebagai Ketua Umum menjadi latar belakang keputusan individu Khofifah berpengaruh besar terhadap individu lain di bawah jabatan Ketua Umum. Serta teori kekuasaan untuk melihat seberapa besar pengaruh Khofifah dalam Muslimat NU yang ditunjukkan dengan masa Khofifah memimpin muslimat NU selama tiga periode, sehingga menjadi modal awal Khofifah dalam meraih kekuasaan politik. Dapat disimpulkan bahwa Muslimat NU sebagai organisasi masih tetap menjaga komitmen khittah 1926 terlepas dari praktik politik orang-orang di dalam lembaga tersebut. Namun bercermin pada posisi Ketua Umum Muslimat NU yang sudah dijelaskan melalui tiga teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan NU untuk kembali pada khittah 1926 sudah tidak relevan apabila diaplikasikan di era reformasi seperti saat ini. Oleh karena itu, keputusan kembalinya NU kepada khittah 1926 perlu untuk ditinjau bersama demi kebaikan lembaga maupun individu di dalamnya