Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penambahan Norma Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan (Studi Kasus: Putusan Mk Nomor 21/Puu-Xii/2014 Tentang Pengujian Pasal 77 Huruf A Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

Skripsi ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan implikasinya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan suatu pasal dalam suatu undang-undang yang diujikan. Penulis meneliti pada pokok permasalahan yakni bahwa pada putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan suatu norma atau pasal, melainkan pula menambahkan suatu norma. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggabungkan teori pengujian undang-undang, pembatasan kekuasaan dan dikaitkan dengan prinsip checks and balances. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang pengujian pada Pasal 77 huruf a UU No.8 tahun 1981 adalah salah satu cerminan bahwa putusan Mahkamah, adalah putusan yang memasuki ranah legislative dengan menambahkan norma penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadila