Analisis kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa yang diwujudkan dengan menyelenggarakan pendidikan inklusif. Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya daerah yang mengeluarkan kebijakan khusus penyelenggaraan pendidikan inklusif yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif masih menyisakan berbagai permasalahan seperti belum adanya pemahaman mengenai kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif, belum tertampungnya anak-anak yang teridentifikasi berkebutuhan khusus dalam sekolah-sekolah inklusif dan belum tersedianya sumber daya pendidik sekolah inklusif yang memadai. Maka dari itu, penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini berusaha untuk mendeskripsikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan implementasi kebijakan tersebut di Provinsi DKI Jakarta. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang TK, SD, PLB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Koordinator Program Opportunity for Vulnerable Children (OVC) Hellen Keller International (HKI), dan Guru Program Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 223 Pasar Rebo Jakarta Timur dan SMA Negeri 66 Cilandak Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, pertama, pendidikan inklusif yang diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta cenderung untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Walaupun peserta didik dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa juga dimasukkan dalam salah satu peserta didik pendidikan inklusif, keberadaan mereka tidak banyak menjadi isu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kedua, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak menggunakan model sebagaimana terdapat dalam literatur dan ketentuan umum pendidikan inklusif. Model hanya merupakan bagian dari strategi yang perlu diketahui dan dilaksanakan guru. Ketiga, belum semua kategori anak berkebutuhan khusus diterima menjadi peserta didik program pendidikan inklusif. Hal tersebut berkaitan dengan belum terpenuhinya sumber daya sekolah yang memadai. Keempat, penunjukkan sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta melebihi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Kelima, Pemerintah Provinsi DKI selalu bekerja sama dengan pihak sekolah dengan memberikan pelatihan bagi guru-guru inklusi, bantuan finansial, bantuan sarana dan prasarana, dan beasiswa bagi sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan Inklusi