Studi banding sistem hukum waris adat dengan hukum waris islam dalam konteks fiqh mawaris pendidikan agama islam : ( Studi kasus adat minangkabau)

ABSTRAK Yanti Febrina. 2010. �Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minangkabau)�. Skripsi. Jakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan. Pertama, untuk mendeskripsikan bagaimana sistem pembagian warisan dalam Islam untuk ahli waris laki-laki dan perempuan. Kedua, untuk menjelaskan perbedaan hak waris anak laki-laki dan anak perempuan dari sudut pandang adat Minangkabau. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitiatif dengan metode deskriptif analisis dengan mendeskripsikan konsep hak waris anak laki-laki dan perempuan dari sudut pandang adat dan agama. Dalam penelitian kualitatif akan dilengkapi dengan studi lapangan untuk mendapatkan informasi dari beberapa responden dan studi pustaka pada deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara deskriptif analisis dengan cara. Pertama,observasi dengan menggunakan alat rekaman suara untuk wawancara. Kedua, studi pustaka dengan mencari data mengenai hukum waris adat Minangkabau dan hukum waris Islam melalaui catatan, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Ketiga, wawancara secara bebas dan terstruktur. Keempat, dokumentasi yang bertujuan untuk mengabadikan penelitian berupa wawancara yang dilakukan penulis terhadap pemuka adat dan pemuka agama berupa foto, pengambilan gambar atau pemotretan yang dilakukan juga untuk memperkuat data yang diperoleh selama penelitian. Berdasarkan studi banding yang dilakukan penulis terhadap hukum waris Islam dengan hukum waris adat Minangkabau, dapat disimpulkan. Pertama, implementasi hukum waris Islam dalam hukum waris adat Minangkabau tidak terlaksana pada pembagian harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Kedua, implementasi hukum waris Islam dalam hukum waris adat Minangkabau hanya terlaksana pada pembagian harta pencaharian dan harta suarang yang dibawa suami istri dalam pernikahan. Akan tetapi, pelaksanaan pewarisan kedua harta tersebut tidak dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan hukum waris Islam yang benar. Ketiga, tidak terdapat keseimbangan antara agama dan adat dalam sistem pembagian harta waris adat Minangkabau, karena hukum waris Islam dengan hukum waris adat Minangkabau sangat berbeda. Hukum waris Islam dilaksanakan dengan sistem bilateral sedangkan hukum waris adat Minangkabau dilaksanakan dengan sistem matrilineal. Keempat, kesadaran masyarakat Minangkabau untuk menyeimbangkan hukum waris adat dengan hukum waris Islam belum tampak adanya disebabkan pola fikir masyarakat yang masih berpegang teguh kepada adat Minangkabau