Konflik aset di daerah pemekaran studi konflik serah terima aset pasar tradisional di Tangerang Selatan

Skripsi ini membahas tentang konflik aset di daerah pemekaran yaitu terkendalanya serah terima aset daerah khususnya aset pasar tradisional di Kota Tangerang Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, dan proses penyelesaian dari serah terima aset pasar tradisional di Kota Tangerang Selatan. Peneliti menggunakan Teori Konflik dan Konsep Pemekaran Wilayah. Peneliti menemukan bahwa setelah pemekaran daerah Kota Tangerang Selatan terdapat kendala dalam serah terima aset daerah khususnya badan usaha milik daerah (BUMD) yang salah satunya adalah pasar tradisional. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, tepatnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan dan PD.Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan berdasarkan studi lapangan dalam bentuk wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa faktor penghambat dalam serah terima aset tersebut terdiri dari beberapa faktor diantaranya faktor struktural yaitu perdebatan dalam undang-undang dan peraturan yang digunakan oleh kedua Pemerintah Daerah, faktor kepentingan yaitu kepentingan dalam pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) yang mempunyai pendapatan yang dapat dijadikan pendapatan asli daerah (PAD), faktor hubungan antar manusia yaitu perbedaan pendapan antara elit kedua Pemerintah Daerah dan faktor data yaitu ketidak sesuaian data yang dibutuhkan untuk dilakukannya serah terima aset pasar tradisional. Akibat yang ditimbulkan adalah pengelolaan pasar tradisional yang tidak optimal mengakibatkan kesemrawutan, kemacetan, dan penumpukan sampah sehingga pasar tradisional di Tangerang Selatan tidak tertata dengan baik yang menghambat pembangunan Kota Tangerang Selatan. Proses penyelesaian sampai saat ini yang dilakukan adalah pertemuan antara pihak yang bersangkutan untuk membahas permasalahan dalam kelanjutan serah terima aset BUMD PD.Pasar dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terakhir akan meminta bantuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membantu dalam memfasilitasi serah terima aset daerah yang berupa badan usaha milik daerah (BUMD) termasuk didalamnya aset pasar tradisional yang berada di Kota Tangerang Selatan