Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah (studi terhadap pembentukan dan implementasi peraturan daerah Kabupaten Cianjur nomor 12 tahun 2013 tentang larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol)

Fokus utama penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sehingga termasuk dalam penelitian yuridis sosilogis, Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. pada tahap pertama penelitian ini memaparkan mengenai, asas, norma serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan proses pembentukan Peraturan Daerah,pada tahap kedua penelitian ini memaparkan data yang ada di lapangan mengenai penerapan aturan-aturan yang dipaparkan pada tahap pertama. Proses pembentukan peraturan daerah secara normatif adalah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana pengertian pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundangundangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Partisipasi, mekanisme serta implementasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Larangan Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Cianjur berlandaskan pada Hak Masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara (termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah), serta menyampaikan saran dan pendapat terhadap kebijakan penyelenggaraan negara, (termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perda yang menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah