Militer dan politik: Studi kasus kudeta militer pada Presiden Mohammad Mursi di Mesir Tahun 2013

Di Mesir, militer menjadi kelompok yang berkuasa dalam jalannya pemerintahan. Militer sejak lama berkuasa di Mesir lewat kelompok Free Officer, kelompok yang melakukan kudeta pertama kali pada Raja Farouq pada tahun 1952. Sejak saat itu tampuk kekuasaan, pergantian pemimpin, dan penentuan regulasi di Mesir dipengaruhi Militer. Ditambah Dewan Agung Militer (Supreme Council of the Armed Forces � SCAF) yang kini mengawasi setiap jalannya pemerintahan di Mesir. Mohammad Mursi, presiden terpilih dari kelompok Ikhwanul Muslimin menjadi bulan-bulanan, hanya setahun kepemimpinannya kemudian dikudeta militer. Militer belum rela bila kekuasaan di Mesir kini beralih ke tangan pihak lain, lewat ultimatum 48 jam militer mengumumkan pengambilalihan pemerintahan atas Mursi. Dengan begini militer mengalami kemunduran secara profesional dan termasuk menjadi tentara pretorian. Tentara yang intervensi dalam jalannya politik. Rakyat berdemontsrasi di alun-alun Tahreer dengan alasan ekonomi tidak membaik pada setahun jalannya Mursi berkuasa, menganggap Mursi hanya perwakilan yang mementingkan Ikhwanul Muslimin karena dominasi parlemen, dan menuduh gagal menertibkan huru-hara yang terjadi akibat faktor tersebut. Ditambah dekrit Mursi pada 22 November yang disinyalir memiiki kekuasaan tidak terbatas yang akan dimiliki Mursi, padahal itu langkah Mursi untuk mengamankan pemerintahannya dari geliat politik militer yang coba menggerogoti dari dalam. Militer berafiliasi dengan kelompok oposisi menggadang-gadang Mursi untuk turun, dengan menyamakan persepsi rakyat dan oposisi. Setelah militer berhasil menyamar dalam pesamaan persepsi dengan rakyat, militer bertindak sebagai harapan rakyat. Padahal langkah militer ini untuk kudeta agar pengambilalihan kekuasaan menjadi tidak begitu kentara. Akibat kudeta ini membuat demokrasi yang baru dijajaki mesir menjadi cacat, Mesir kembali diperintah oleh militer yang memenangkan pemilu pascakudeta