Pengelolaan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha: Studi UU No 5 Tahun 1999

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penyelengaraan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan prinsip-prinsip persaingan sehat. Latar belakang penelitian ini adalah bagaimana penyelengaraan BPJS yang mendapat hak monopoli dari pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 1999, dan sebagai landasan hukum bagi para pelaku usaha untuk mendapat kesempatan yang sama bersaing secara sehat. Penelitian ini mengunakan tipe penelitian library research, yang menkaji berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian. Metode yang digunakan adalah metode penulisan yuridis normative dengan mengunakan pendekatan undang-undang (statue approach). Selanjutnya ada tiga bahan hukum dalam penelitian ini yakni baham hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Hasil dari penelitian menujukan bahwa meskipun BPJS mendapat pengecualian dari UU No.5 Tahun 1999 sebagaimana diatur didalam pasal 50 huruf a dan pasal 51, apabila BPJS melakukan kegiatan usaha yang mengarah kepada praktek monopoli maka kegiatan usaha yag dijalankan BPJS tidak lepas dari hukum persaingan usaha dalam hal ini UU No. 5 tahun 1999. Karena yang di kecualikan adalah monopoli bukan praktek monopoli, sebagaimana di jelaskan dalam peraturan komisi (perkom) pasal 51 dikatakan monopoli terkait ?stuktur? sedangkan praktek monopoli lebik kepada ?prilaku?