Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu menganalisis fatwa MUI terkait penyitaan aset/harta pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengetahui penerapan maq�sid syar�ah dalam fatwa tersebut dan bagaimana penerapan konsep �uq�bah serta prinsip zaw�jir dan maw�ni� dalam pidana Islam dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) yang ada dalam hukum positif dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Seberapa besar keberhasilan serta kesesuaian berbagai undang-undang pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia dalam meminimalisir serta memberantas korupsi di negeri ini. Hakikat dari fatwa ini adalah menjelaskan pandangan Islam terkait penyitaan harta pelaku tindak pidana korupsi, dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip zaw�jir dan maw�ni� (dalam Hukum Islam) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di negara ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan penelitian kepustakaan yakni dengan mengambil bahan-bahan pustaka dan dokumen yang relevan dengan pembahasan, terutama Fatwa MUI tentang Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyitaan harta koruptor dalam upaya pemberantasan korupsi dalam Islam bisa disesuaikan dengan tujuan hukum dalam Islam (Maq�sid al-Syar�ah), yang tentunya bisa meminimalisir terjadinya korupsi di negara ini, dan hal itu akan berimplikasi pada kesejahteraan umum (rakyat serta negara) sehingga jika penyitaan harta koruptor bisa diterapkan dengan baik, jika perlu hukuman mati bagi koruptor, maka akan terpenuhi prinsip zaw�jir dan maw�ni� sehingga tercapai tujuan hukum pidana yang sebenarnya baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, yakni membuat jera pelaku agar tak lagi melakukan kejahatan itu kembali dan membuat orang lain (yang belum pernah) takut melakukannya, yang paling utama adalah untuk menjaga ketertiban umum (kemaslahatan umum