Sanksi pidana bagi pelaku nikah siri negara Muslim (studi komperatif Indonesia dan Malaysia)

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berkut : 1. Rancangan Undang-undang Hukum Materill Peradilan Agama yang sedang dibahas, agar seera disahkan menjadi Undang-undang. 2. Bagi siapa saja yang melakukan pernikahan siri maka harus harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum republik indonesia 3. Pada dasarnya pernikahan sirri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri, yang menurut peneliti, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan sirri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri. 4. Problem yang menyertai pernikahan sirri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga, problem sosial dan phiskologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin bagi pelaku, problem agama yang perlu mempertanyakan lagi keabsahan nikah sirri yang akhir-akhir marak terjadi di Indonesia.. 5. Dampak pernikahan sirri bagi perempuan adalah secara hukum, isteri tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harta gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga berlaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri. Adapun dampak sosial lebih kepada benturan-benturan dengan pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan siri, yang bisa menimbulkan tekanan batin bagi pelaku terutama perempuan, juga kemungkinan terisolir dari lingkungan masyarakat