Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta pemilu menurut undang-undang nomor 42 tahun 2008

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum calon Presiden dan Wakil Presiden dan Partai Politik Peserta Pemilu. Karena masyarakat masih kurang memahami tentang kedudukan hukum calon Presiden dan Wakil Presiden dan Partai Politik Peserta Pemilu. Terdapat pengaturan mengenai pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yakni di dalam norma Pasal 9 dan Pasal 14 ayat (2) yang tidak sesuai dengan norma Pasal 22E ayat (3) dan norma Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Penulis memilih obyek penelitian yakni norma Pasal 9 dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Penulis ingin mengetahui pengaturan Partai Politik Peserta Pemilu dalam pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan pengaturan waktu pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini menggunakan metode sinkronisasi hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui draft perundang-undangan, buku atau literatur kepustakaan lainnya. Peraturan perundang-undangan dalam skripsi ini ialah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Partai politik peserta pemilu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 bukanlah lagi partai politik peserta pemilihan umum melainkan �mantan� partai politik peserta pemilihan umum; dan 2) Waktu pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah sebelum pelaksanaan pemilihan umum DPR dan DPRD, bukan sebelum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Maka apabila pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Peserta Pemilihan Umum ingin dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, maka harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum DPR dan DPR