Analisis putusan-putusan Mahkamah Agung tentang permasalahan yang �bertentangan� dengan nash tinjauan fiqh Indonesia

Keberadaan Mahkamah Agung sangat berperan dalam menyelesaikan problematika sosial kekinian yang terus berkembang. Sebab ia merupakan instansi atau lembaga tertinggi pemerintah di bidang yudikatif yang bertugas dalam menerima, mengadili dan memutuskan perkara di tingkat kasasi. Oleh karenanya, bidang perdata agama merupakan konstruksi yang saat ini terus berubah-ubah kemaslahatannya. Seperti kasus waris non-muslim, akta nikah sebagai penentu sahnya pernikahan dan alasan-alasan perceraian tentunya pernah dihadapi oleh para hakim di Mahkamah Agung. Kasus-kasus tersebut merupakan hal. baru dalam hukum Islam yang belum terkonsep secara tekstual dalam Nash maupun yang tertuang dalam kitab-kitab Fiqh Klasik. Tujuan penelitian ini diperuntukkan menjawab kegamangan problematika kekinian umat Islam sekaligus menganalisis produk hukum Mahkamah Agung yang tertuang dalam putusan-putusan tentang kasus-kasus yang telah disebutkan sebelumnya yang menurut hukum Islam �bertentangan� dengan Nash. Penelitian ini menggunakan teori Fiqh Indonesia sebagai pisau analisa dalam meninjau putusan-putusan tentang permasalahan yang �bertentangan� pada Nash Al-Quran dan Hadits dengan jenis penelitian kualitatif yang menekankan kualitas sesuai dengan pemahaman deskriptif analatis. Metode yang digunakan berdasarkan pada metode ijtihad Fiqh Indonesia yang terbagi menjadi dua konstruk berpikir yang berbeda, yaitu Urf atau Tradisi Islam Indonesia sebagai Grand Thoerynya dan Fiqh Mazhab Negara atau Hukum Terapan sebagai Aplicative Theorynya. Teknik pengumpulan data yang digunakan, untuk data primer diperoleh dari putusan-putusan Mahkamah Agung, buku teori Fiqh Indonesia dan peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari jurnal, artikel, makalah dan kitab-kitab lainnya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan (1) bahwa ketiga putusan tersebut telah sesuai dengan konstruk berpikir Fiqh Indonesia, (2) hal. tersebut terjawab sudah ketika hasil yang didapat menunjukkan bahwa pendekatan yang dianut oleh para hakim dalam memecahkan masalah menuju kepada pemahaman Fiqh Indonesia (3) kasus ahli waris non muslim tidak terlepas kepada isu HAM dan prinsip pluralitas kehidupan bangsa Indonesia yang bhineka tunggal ika, pencatatan pernikahan merupakan bukti autentik yang telah membudaya sebagai tertib administratif bangsa Indonesia, dan kasus alasan putusnya perkawinan yang ditentukan sesuai dengan kemaslahatan umum masyarakat Indonesi