Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit modal kerja di PT. Bank Mandiri (analisis: Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Penelitian ini dilakukan berkenaan dengan perjanjian kredit bank khususnya dalam hal ini perjanjian kredit modal kerja di PT. Bank Mandiri ditawarkan kepada nasabah debitur itu sudah berbentuk suatu perjanjian baku (perjanjian yang dibuat sepihak oleh pihak bank) sehingga dapat memberatkan nasabah sebagai konsumen. Dalam suatu Perjanjian kredit disetiap bank itu harus ada Asas Keseimbangan kedudukan antara Bank sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumennya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka keberadaan Undang- Undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat melindungi konsumen dengan berusaha menyetarakan/menyeimbangkan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen dan diharapkan juga pihak bank tidak semena-mena mencantumkan klausula-klausula baku yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Penelitian ini akan dilihat Permasalahan: (a) bagaimana aspek perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian kredit modal kerja PT. Bank Mandiri yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku. (b) bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit modal kerja ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. (c) Faktor Apa Saja yang Mempengaruhi terhadap Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja di PT. Bank Mandiri. Tujuan Penelitian untuk mengetahui aspek perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian kredit modal kerja PT. Bank Mandiri yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku serta untuk mengetahui penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit modal kerja di PT. Bank Mandiri; untuk mengetahui faktor apa saja yang Mempengaruhi terhadap Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja di PT. Bank Mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian socio-legal yang merupakan metode penelitian gabungan antara penelitian normatif dan empirik. Penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach); Sedangkan dalam penelitian empirik teknik pengambilan data yang dilakukan adalah sampling nonprobabilitas. Selanjutnya sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data primer yaitu wawancara dengan bagian Administrasi Kredit PT. Bank Mandiri, dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Kemudian dari Hasil Penelitian ditemukan bahwa Aspek perlindungan hukum terhadap nasabah PT. Bank Mandiri terlihat dengan diakuinya ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai salah satu rambu-rambu dalam penyusunan isi perjanjian kredit modal kerja, dimungkinkan negosiasi perubahan besaran bunga yang meringankan nasabah. Kemudian Perjanjian Kredit Modal Kerja di PT. Bank Mandiri BBC Jakarta Melawai telah sesuai dengan asas Keseimbangan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, meski pada awalnya masih ada klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen namun pertentangan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya itikad baik �kebijakan� dari PT. Bank Mandiri dengan memberi hak negosiasi kepada nasabah, sehingga kontradiksi antara ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja PT. Bank Mandiri dapat ditanggulangi. Kemudian Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit modal kerja di PT. Bank Mandiri diantaranya: Perbuatan Hukum, Isi Perjanjian/Kontrak dan Pelaksanaan perjanjian/kontra