Analisis yuridis seleksi terbuka Camat dan Lurah Provinsi DKI Jakarta

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tata cara seleksi terbuka Camat dan Lurah menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun2013 dan Untuk mengetahui kesesuaian Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2013 dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian normatif dengan menggunakan sistem studi pustaka dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang mendukung penelitian ini, serta menggunakan bahan-bahan lainnya seperti makalah, jurnal, dan sumber dari internet. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa seleksi terbuka Camat dan Lurah diselenggarakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh gubernur. Walikota/Bupati tidak diikut sertakan dalam proses seleksi terbuka pengangkatan dan pemberhentian Camat dan Lurah, padahal memberi usul pengangkatan dan pemberhetian Camat dan Lurah merupakan kewenangan Walikota/Bupati yang diberikanoleh Undang-Undang. Kemudian Camat dan Lurah definitif masih tetap aktif menjabat sampai digantikan oleh pejabat baru hasil seleksi terbuka. Gubernur dalam melaksanakan seleksi terbuka tidak memandang Peraturan Perundang-Undangan yang berada di atasnya. hal. tersebut ditunjukan dalam penyelenggaraan seleksi terbuka yang tidak memperhatikan kekosongan jabatan Camat dan Lurah di lingkungan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pejabat Camat dan Lurah definitif dipaksa meletakan jabatannya ketika tidak mengikuti atau tidak lulus seleksi terbuka. hal. tersebut dikarenakan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2013 beserta pelaksanaannya banyak sekali tidak senafas dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya seperti Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 200