Relevansi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai payung hukum perkara perceraian dengan pandangan hukum Islam tentang ta'dib

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai payung hukum perkara perceraian serta relevansinya dengan pandangan hukum Islam tentan ta�dib dan bagaimana peranan hakim dalam menerapkan UU tersebut. Karena realita dilapangan UU tersebut belum secara optimal menjadi payung hukum perkara perceraian, dan bahkan UU tersebut disalah gunakan oleh para wanita sebagai alasan cerai gugat. Disini Hakim Pengadilan Agama dituntut untuk tidak salah menerapkan UU PKDRT dan lebih jeli lagi, sebab pesan-pesan teks UU tersebut kebanyakan mengandung peristiwa hukum pidana (delik aduan atau delik biasa). Tetapi UU ini juga termasuk hukum terapan di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library reasearch yang mana melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral skripsi ini dan buku-buku dan kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian mengenai relevansi UU PKDRT dengan pandangan hukum Islam tentang ta�dib antara keduanya sangatlah berlawanan baik dari bentukbentuk sampai dengan sanksi pidana yang dicantumkan dalam isi pasal UU tersebu