Tinjauan yuridis terhadap syarat partai politik peserta pemilu tahun 2014 (Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO.52/PUU-X/2012

Penelitian ini menganalisis syarat-syarat partai politik peserta pemilu tahun 2014 yang ada dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, serta akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap syarat partai politik terhadap partai politik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah yakni dalam studi ilmu hukum, dan secara praktis maupun akademis yakni sebagai masukan bagi penulis maupun pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk menganalisis syarat partai politik agar dapat menjadi peserta pemilu tahun 2014 pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library kepustakaan) yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada konflik norma hukum yang terjadi pada peraturan perundang-undangan. Kemudian dibantu dari bahan-bahan hukum seperti buku, jurnal, tesis, dan artikel yang mendukung pembahasan penelitian. Dari hasil tinjauan dapat disimpulkan bahwa persyaratan partai politik peserta pemilu tahun 2014 pasca putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan hak konstitusional di dalam UUD 1945 dan mengakibatkan partai politik baru tidak bisa menjadi peserta pemilu tahun 201