Implementasi Distribusi Pengelolaan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia

Peneltitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi distribusi pengelolaan zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia. Mulai dari Peran Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan peran Baitulmal Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan serta Pusat Pungutan Zakat (PPZ), pengelolaan lembaga pengelola, strategi pemungutan zakat, pemanfaatan dan penditribusian dana zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi ketempat penelitian, wawancara langsung kepada narasumber terkait, serta pengumpulan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, hukum yang menaungi pengelolaan zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini tercantum dalam Konstitusi Federal dan UU Administrasi Hukum Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505]. Undang-undang ini menjelaskan 2 poin penting yaitu kepemimpinan urusan agama Islam dipimpin langsung oleh Yang di-Pertuan Agong, dan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan berhak untuk menasehati Yang di- Pertuan Agong dalam mengambil segala keputusan yang berhubungan dengan agama Islam di wilayah persekutuan kecuali mengenai hukum peradilan. Kedua, pengelolaan zakat wilayah persekutuan dinaungi oleh Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Kemudian dalam struktur kelembagaan MAIWP terdapat Baitulmal yang bertugas untuk mengelola zakat dalam hal penyaluran dan Harta Suci. Sdn. Bhd., yang disebut sebagai Pusat Pungutan Zakat (PPZ) sebagai perusahaan penghimpun dana zakat. Ketiga, dibalik pencapaiaan yang cukup sukses dalam pengumpulan dana zakat sebesar RM 484,6 juta, terdapat juga beberapa kendala-kendala baik dalam pengumpulan dana zakat maupun penyaluran dana zaka