REFORMULASI PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM MEMAKSIMALKAN PEMERIKSAAN PERKARA MONEY LAUNDERING DENGAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA KORUPSI

  The pro and contra regarding the application of reverse proof in the case of money laundering is still being debated by legal experts, because the reverse proof is not in accordance with the presumption of innocence and there are indications of human rights violations in its application. The text intends to analyze the reverse evidence reformulation in maximizing the examination of money laundering cases with the predicate crime of corruption. In analyzing, the normative juridical method used are the statue approach and comparative approach. The type of legal material used is primary legal material in the form of related legislation, and secondary legal material in the form of books and scientific articles. The reverse verification system adopted by Indonesia has not been able to function effectively as expected. It is necessary to immediately apply alternative evidences proposed and initiated by thinkers in developed countries who base reverse evidence on a balanced probability of principles, which promotes a proportional balance between protecting individual independence on the one hand, and deprivation of the individual's rights over assets his alleged wealth stems from corruption. Keywords: Reverse Proof, Money Laundering, Corruption.  Pro dan kontra mengenai penerapan pembuktian terbalik dalam perkara money laundering masih menjadi perdebatan oleh para pakar hokum, dikarenakan pembuktian terbalik tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah serta terdapat indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam penerapannya. Adapun naskah ini bermaksud untuk menganalisis reformulasi pembuktian terbalik dalam memaksimalkan pemeriksaan perkara money laundering dengan predicate crime tindak pidana korupsi. Dalam menganalisis digunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode statue approach dan comparative approach. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah. Sistem pembuktian terbalik yang dianut Indonesia belum dapat berfungsi secara efektif seperti yang diharapkan. Perlu segera diterapkan alternatif pembuktian yang diajukan dan digagas oleh pemikir di negara maju yang mendasarkan pembuktian terbalik pada keseimbangan kemungkinan pembuktian (balanced probability of principles), yang mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi. Kata kunci: Pembuktian Terbalik, Pencucian Uang, Korupsi.&nbsp