Tanggung Jawab Pengangkut Udara atas Kelambatan

Air transportation is a crucial transportation mode in Indonesia due to its archipelagic geographical form. The problems arose from the delay of air carriers. This article aimed to discuss the problems of Indonesian air carriers from the international law perspective based on the literature studies of international conventions on air carrier industry. Some of the related conventions are: Chicago Convention 1944, Warsaw Convention 1929 that completed by the Den Haag Protocol 1955 and the Montreal Agreement 1966. Other than that the convention that regulates the airport safety from the sabotage and the regulations of Air Traffic Control. The analysis of these international laws therefore used to further analyze the responssse of Indonesia’s government on the delay of air carriers happened in 2015 by making the Government Regulation No. 89, 2015 on Air Carrier’s Delay. With the advancement of discussion and analysis on Indonesia’s government regulation for air carrier, therefore the responsssibility of air carriers’ delay is becoming clearer.Transportasi udara merupakan sarana transportasi yang krusial mengingat bentuk geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Permasalahan yang muncul berkisar pada kelambatan jadwal keberangkatan pesawat udara. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan penerbangan Indonesia melalaui kajian hukum internasional. Melalui studi literatur dari berbagai konvensi internasional yang mengatur industri penerbangan, antara lain Konvensi Chicago 1944, Konvensi Warsawa 1929 yang dilengkapi oleh Protokol Den Haag 1955, juga Montreal Agreement 1966. Selain itu dilakukan juga telaah pada konvensi yang mengatur keselamatan bandara dari sabotase dan aturan-aturan mengenai Air Traffic Control (ATC). Kajian hukum internasional ini kemudian digunakan sebagai landasan dalam analisis terhadap responss Pemerintah RI dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2015 Tentang Penanganan Kelambatan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia. Melalui kajian tentang Peraturan Pemerintah RI terkait regulasi penerbangan ini, maka aturan tentang tanggung jawab angkutan udara tentang kelambatan menjadi semakin jelas