Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis implementasi penempatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi yang dikaji melalui aspek komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Latar belakang penelitian ini mengenai potret penempatan Aparatur Sipil Negara yang belum mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 yang berdasarkan profesionalisme sesuai dengan kompentensi pendidikan, karena pengangkatan melalui penempatan pegawai dalam suatu jabatan belum sesuai dengan penerapan prinsip kepegawaian (The Right Man On The Right Place), yaitu penempatan seseorang pekerja (pegawai) sesungguhnya harus sesuai dengan kemampuan atau keahliannya serta syarat obyektif lainn...
Penelitian ini mendeskripsikan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dalam Pengangka...
Penelitian ini mendeskripsikan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dalam Pengangka...
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin se...
Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis implementasi penempatan Aparatur Sipil Negara dalam ...
Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis implementasi penempatan Aparatur Sipil Negara dalam ...
Penelitian ini mendeskripsikan proses Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang ...
94 HalamanPenulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahu...
Tesis ini mendeskripsikan proses dan factor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pernerintah No ...
Tesis ini mendeskripsikan proses dan factor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pernerintah No ...
Tesis ini mendeskripsikan proses dan factor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pernerintah No ...
Tesis ini mendeskripsikan proses dan factor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pernerintah No ...
Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan serta menjawab permasalahan implementasi Peraturan Peme...
Adanya Peraturan Pemerintah Nomer 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi Pedoma...
AbstrAk Pemberian pelayanan publik oleh pegawai pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan perw...
Penelitian ini mendeskripsikan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dalam Pengangka...
Penelitian ini mendeskripsikan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dalam Pengangka...
Penelitian ini mendeskripsikan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dalam Pengangka...
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin se...
Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis implementasi penempatan Aparatur Sipil Negara dalam ...
Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis implementasi penempatan Aparatur Sipil Negara dalam ...
Penelitian ini mendeskripsikan proses Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang ...
94 HalamanPenulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahu...
Tesis ini mendeskripsikan proses dan factor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pernerintah No ...
Tesis ini mendeskripsikan proses dan factor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pernerintah No ...
Tesis ini mendeskripsikan proses dan factor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pernerintah No ...
Tesis ini mendeskripsikan proses dan factor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pernerintah No ...
Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan serta menjawab permasalahan implementasi Peraturan Peme...
Adanya Peraturan Pemerintah Nomer 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi Pedoma...
AbstrAk Pemberian pelayanan publik oleh pegawai pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan perw...
Penelitian ini mendeskripsikan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dalam Pengangka...
Penelitian ini mendeskripsikan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dalam Pengangka...
Penelitian ini mendeskripsikan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dalam Pengangka...
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin se...