KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM BERAS MISKIN DI KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG

Persoalan kemiskinan merupakan tantangan dunia, tidak hanya di Indonesia, tetapi permasalahan ini menjadi masalah terbesar pembangunan di abad 21. Seperti yang dikemukakan dalam Millenium Development Goals, yang disepakati PBB menjadi salah satu target bersama 186 negara guna mengurangi jumlah penduduk miskin dunia pada periode 2000-2015. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, melalui Program Beras Miskin (Raskin). Program Raskin sebenarnya merupakan sebagian dari usaha pemerintah yang dilakukan guna menanggulangi masalah kemiskinan. Program lain adalah Karya Usaha Mandiri dan Mitra Usaha Mandiri, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Takesra/Kukesra, dan juga Program Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMT-AS). Tujuan mulia pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari penyimpangan. Menurut pemantauan di lapangan, ada empat masalah dalam penyaluran program raskin. Pertama, mengenai salah sasaran. Program raskin yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga-keluarga miskin ternyata (banyak juga yang) jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera). Salah sasaran ini banyak disebabkan oleh human error, dimana para petugas lapangan justru membagi-bagikan kupon raskin pada keluarga dekat atau teman kerabatnya. Bahkan tidak sedikit keluarga sejahtera yang “menagih jatah” beras murah tersebut. Dari paparan implementasi Program Raskin tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran raskin amat rentan terhadap kesalahan, penyelewengan, dan bahkan manipulasi. Dengan melihat banyaknya permasalahan dalam penyaluran raskin kepada Rumah Tangga Miskin maka dengan itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Implementasi Program Raskin (Beras Untuk Rakyat Miskin) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Miskin (Studi kasus di Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang)