Didasarkan secara historis Sekayam adalah eks Pembantu Bupati di zaman Orde Baru dan seiring reformasi/diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, merupakan dasar inspirasi masyarakat di 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan Kabupaten Sekayam Raya berpisah/mekar dari Kabupaten Sanggau. Tuntutan pemekaran didasarkan mendekatkan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan untuk pemberdayaan/kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Sekayam Raya adalah beranda terdepan NKRI maupun Provinsi Kalimantan Barat. Memiliki kekayaan SDA yang tidak sebanding dengan p...
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis partisipasi masyarakat, partisipasi el...
Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (Rechtsstaats), bukan negara yang...
Pada masa reformasi, terjadi perubahan arah politik hukum pemerintahan desa dari yang sebelumnya ber...
Didasarkan secara historis Sekayam adalah eks Pembantu Bupati di zaman Orde Baru dan seiring reforma...
Skripsi ini bertujuan untuk melihat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Desa Perintis...
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat di Kabupaten Murung Raya dalam b...
Partai politik merupakan sebuah alat yang tidak dapat dipisahkan dengan Demokrasi di negara manapun....
Pemerintah daerah sebagai bentuk otonomi daerah di Negara Indonesia merupakan bentuk sistem pemerint...
Indonesia merupakan negara demokrasi yang mempersilahkan masyarakatnya untuk memilih sendiri pemimpi...
Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama ...
Tata pemerintahan yang berpusat pada rakyat merupakan pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keb...
Tata pemerintahan yang berpusat pada rakyat merupakan pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keb...
Tata pemerintahan yang berpusat pada rakyat merupakan pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keb...
Tata pemerintahan yang berpusat pada rakyat merupakan pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keb...
AbstrakTujuan Negara sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik In...
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis partisipasi masyarakat, partisipasi el...
Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (Rechtsstaats), bukan negara yang...
Pada masa reformasi, terjadi perubahan arah politik hukum pemerintahan desa dari yang sebelumnya ber...
Didasarkan secara historis Sekayam adalah eks Pembantu Bupati di zaman Orde Baru dan seiring reforma...
Skripsi ini bertujuan untuk melihat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Desa Perintis...
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat di Kabupaten Murung Raya dalam b...
Partai politik merupakan sebuah alat yang tidak dapat dipisahkan dengan Demokrasi di negara manapun....
Pemerintah daerah sebagai bentuk otonomi daerah di Negara Indonesia merupakan bentuk sistem pemerint...
Indonesia merupakan negara demokrasi yang mempersilahkan masyarakatnya untuk memilih sendiri pemimpi...
Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama ...
Tata pemerintahan yang berpusat pada rakyat merupakan pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keb...
Tata pemerintahan yang berpusat pada rakyat merupakan pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keb...
Tata pemerintahan yang berpusat pada rakyat merupakan pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keb...
Tata pemerintahan yang berpusat pada rakyat merupakan pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keb...
AbstrakTujuan Negara sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik In...
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis partisipasi masyarakat, partisipasi el...
Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (Rechtsstaats), bukan negara yang...
Pada masa reformasi, terjadi perubahan arah politik hukum pemerintahan desa dari yang sebelumnya ber...