Implikasi UU Keperawatan terhadap Praktik Keperawatan

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, perawat Indonesia telah berhasil memperjuangkan undang-undang keperawatan yang diperjuangkan selama 25 tahun. Harapan utama dari para perawat Indonesia adalah dengan adanya undang-undang ini, dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat penerima jasa pelayanan keperawatan, dan menjamin perawat memperoleh kepastian hukum atas risiko kerja yang dilaksanakan. Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan seluruh perawat Indonesia dengan leading sectornya adalah organisasi profesi, sebagai badan regulator dalam profesi keperawatan di Indonesia untuk sinkronisasi aturan terkait. Sinkronisasi peraturan terkait pelaksanaan undang-undang keperawatan yang masih harus diperjuangkan perawat Indonesia adalah 8 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), 1 Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes/SK Menkes), 3 Peraturan Menteri Pendidikan (Permendik), 1 Keputusan Menteri Pendidikan (Kepmendik/SK Mendik), 3 Peraturan Konsil, 1 Peraturan Organisasi Profesi, 3 Peraturan Pemerintah dan 1 Peraturan Presiden. Delapan Permenkes yang harus diperjuangkan perawat adalah aturan tentang; (1) jenis perawat, (2) perijinan perawat, (3) tata cara proses evaluasi kompetensi bagi perawat WNI lulusan luar negeri, (4) kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau keperawatan dalam suatu wilayah, (5) tugas dan wewenang perawat, (6) keadaan darurat, (7) rahasia kesehatan klien, (8) pembinaan dan pengawasan praktik keperawatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, konsil keperawatan, dan organisasi profesi. Satu SK Menkes tentang standar kompetensi perawat