The application of BPHTB collection in Malang Regency is based on the Standard Operational Procedure (SOP) of BPHTB collection that has been regulated through Decree of Regent. The potential of BPHTB in Malang Regency is determined based on the extent of territory of Malang Regency with 13 objects subjected to BPHTB. The implementation of BPHTB collection is influenced by several factors. The supporting factor is a President Program to build people housings that may increase the potential of BPHTB and also other related programs. The constraining factor is lack of obedience from taxpayer which causes less effectiveness of BPHTB collection. Result of BPHTB collection in PAD of Malang Regency is quite favorable, and the implementation of BPHT...
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui efekt...
Otonomi Daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumb...
Otonomi Daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumb...
Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pusat dan daerah. sejak...
Pelimpahan BPHTB dijadikan sebagai salah satu wujud dari adanya otonomi daerah di Indonesia. BPHTB d...
INDONESIA: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah di bid...
Penulisan tesis ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan Penetapan Bea Perolehan Hak At...
Penelitian ini mengidentifikasi untuk mengetahui bagaimana implementasi penyelenggaraan pelayanan pu...
Penulisan Tesis ini untuk mengetahui dan menganalisis kegiatan Penelitian/Verifikasi lapangan pembay...
Berdasarkan pasal 88 Perda Kabupaten Kediri No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa s...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Tomohon. Pe...
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerin...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah...
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daera...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perangkat yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kota...
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui efekt...
Otonomi Daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumb...
Otonomi Daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumb...
Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pusat dan daerah. sejak...
Pelimpahan BPHTB dijadikan sebagai salah satu wujud dari adanya otonomi daerah di Indonesia. BPHTB d...
INDONESIA: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah di bid...
Penulisan tesis ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan Penetapan Bea Perolehan Hak At...
Penelitian ini mengidentifikasi untuk mengetahui bagaimana implementasi penyelenggaraan pelayanan pu...
Penulisan Tesis ini untuk mengetahui dan menganalisis kegiatan Penelitian/Verifikasi lapangan pembay...
Berdasarkan pasal 88 Perda Kabupaten Kediri No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa s...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Tomohon. Pe...
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerin...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah...
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daera...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perangkat yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kota...
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui efekt...
Otonomi Daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumb...
Otonomi Daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumb...