IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur)

The transfer of the management of PBB-P2 from the Central Government to Local Governments is a new opportunity for the region to impose a new levies (add a types of local taxes and levies). Therefore, the local government is expected to be able to increase acceptance of the PBB-P2. This is because the the Local Government to know and understand the state of the region. It is more effective if the PBB-P2 is managed by the Local Government. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. Results indicate that the overall readiness of the local government of TTU to manage land and building tax Rural and Urban (PBB-P2) has not been optimal because inadequate infrastructure and lack of human resources. Whereas for the implementation of the PBB-P2 harvesting at TTU is not running well because there are mistakes and some constraints on the database, NJOP and the local community. Therefore, the Local Government of TTU still needs additional human resources more experienced to overcome the obstacles that occur in the harvesting process of the PBB-P2. Keyword: Diversion of PBB-P2, the readiness of Local Government and the implementation of the PBB-P2 harvesting. ABSTRAK Pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah). Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah harus bisa meningkatkan penerimaan PBB-P2. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah lebih mengetahui dan mengerti keadaan daerahnya. Sehingga lebih efektif jika PBB-P2 dikelola oleh Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara keseluruhan kesiapan pemerintah daerah Kabupaten TTU untuk mengelola PBB-P2 belum optimal karena sarana dan prasarana belum memadai dan SDM yang dimiliki juga masih kurang. Sedangkan untuk pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten TTU belum berjalan dengan baik karena masih terdapat kesalahan-kesalahan dan beberapa kendala pada database, NJOP dan masyarakat setempat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten TTU masih membutuhkan tambahan SDM yang lebih berpengalaman untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam proses pemungutan PBB-P2. Kata Kunci : Pengalihan PBB-P2, kesiapan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan pemungutan PBB-P2