Pertarungan Gagasan Dan Kekuasaan Dalam Pemekaran Wilayah : Studi Kasus: Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Propinsi Jambi

Pemekaran Wilayah menjadi semakain marak di Indonesia , dan dikarenakan beberapa alas an yang melatarbelakanginya. Tujuan ideal dari suatu pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga ditujukan untuk memperpendek, mengefektifkan birokrasi, sehingga penggunaan, pengoilahan dapat langsung diawasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat local, sehingga menjadikan masyarakat lebih mudah untuk mengontrolnya. Namun demikian, fakta dilapangan menunjukkan adanya penyalahgunaan oleh sekelompok pihak untuk mencapai tujuan dan kepentingan golongan. Salah satunya adalah untuk memperoleh kekuasaan di wilayah baru. Ada banyak aktor yang terlibat di dalam pemekaran, dan masing-masing dari mereka memiliki tujuan dan kepentingan tersendiri. Salah satu wilayah yang mengalami pemekaran adalah kabupaten Bungo an Kabupaten Tebo di propinsi Jambi. Pemekaran diwilayah ini pada awalnya memang diberikan kesempatan oleh pusat, dengan adanya kesempatan tersebut, pemerintah daerah Bungo-Tebo, sangat mendukung dilakukan pemekaran dan menjadikan isu ‘kepentingan masyarakat’ sebagai alas an dilakukan pemekaran tersebut. Untuk memenuhi persayaratan dan mempersiapkan perencanaan pemekaran, pemerintah daerah bekerja sama dengan banyak aktor. Namun, dikarenakan ktidaksiapan perencanaan tersebut, ada banyak persyaratan pemekaran yang belum mampu dipenuhi daerah sehingga muncul rekayasa-rekayasa agar pemekaran dapat dilakukan. Akibat ketidaksiapan ini, ketika pemekaran terjadi tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tidak tercapai. Berdasarkan latar belakang pemekaran seperti itu, menunjukkan bahwa selamna sepuluh tahun, pemekaran tidak membarikan keuntungan bagi masayarakat, ketidakpuasan terhadap pemekaran, terjadi konflik kepentingan di masyarrakat, dan pemekaran lebih sebagai perebutan kekuasaan di wilayah baru. Dengan demikian, patut dipertimbangkan jika pemekaran wilayah tidak dilanjutkan