ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ASET TETAP DAN RELEVANSINYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan aset tetap berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 dan Standar Akuntansi Pemerintah, serta bagaimana relevansi pengelolaan aset tetap daerah dengan opini audit yang diberikan BPK RI terhadap laporan keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini dilakukan pada SKPD/UPTD/Biro/Unit Kerja Pemprov Kalbar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, teknik pengumpulan data kuesioner, wawancara dan studi kepustakaan/riset dokumen dengan alat analisis adalah Permendagri 17 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 (SAP). Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi pengelolaan aset tetap berdasarkan Permendagri No 17 Tahun 2007 dan Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD Pemprov Kalbar sudah berjalan cukup baik. Hanya saja, masih banyak indikator-indikator yang belum berjalan dengan baik. Hal yang paling menonjol adalah kelemahan pada sistem pengendalian intern Pemprov Kalbar . Kelemahan ini mengakibatkan pengelolaan aset tetap masih kurang efektif dan efisien. Hasil penelitian ini juga menunjukkan sistem pengelolaan aset tetap memiliki relevansi yang tinggi dengan opini audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemprov Kalbar. Hal ini tergambar dari hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di setiap tahunnya. Keywords : Permendagri 17 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2005, sistem pengendalian intern, opini audi