ANALISIS KINERJA KANTOR CAMAT DI KABUPATEN SINTANG

Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagai tuntutan reformasi birokrasi agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan diterbitkannya Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan untuk setiap instansi pemerintah agar mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja instansi pemerintah, khususnya Kecamatan Sintang, Kecamatan Sungai Tebelian, dan Kecamatan Sepauk. Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan mengambil beberapa sampel dari populasi yang ada. Alat analisis yang digunakan berupa analisis LAKIP dan analisis kuesioner. Dari hasil evaluasi LAKIP dan analisis kinerja, menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari tiga Kecamatan sudah sesuai dengan Inpres RI No.7 Tahun 1999. Jika dilihat dari capaian sasaran kinerja pada setiap Kecamatan secara keseluruhan dapat dikatakan optimal. Dan dari hasil analisis kuesioner, sumber daya manusianya hampir secara keseluruhan memahami maksud dari LAKIP. Kata Kunci: Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP