KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PERJANJIAN KONTRAK BISNIS DI INDONESIA

Hingga hari ini hukum positif Indonesia menentukan bahwa hanya satu cara untuk memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap suatu akta, yaitu dengan tanda tangan manuskrip. Namun, dalam praktik perdagangan khususnya, tanda tangan manuskrip sudah kian tergeser dengan penggunaan tanda tangan elektronik yang melekat pada akta terdematerialisasi atau dengan kata lain “akta elektronik”, sehingga timbul perdebatan tentang pengakuan, kekuatan hukum dan akibat hukum dari sebuah tanda tangan elektronik. Permasalahannya adalah: bagaimana pengaturan penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian kontrak bisnis menurut perundang-undangan di Indonesia? Dan Bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik dari suatu perjanjian atau kontrak bisnis dalam hukum pembuktian?. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Sedangkan pendekatan masalahnya dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengaturan penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian kontrak bisnis menurut perundang-undangan di Indonesia, adalah dengan dasar hukum UU ITE dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Transaksi Elektronik dan dikaitkan dengan asas-asas perjanjian dalam KUH Perdata. Dasar hukum ini menjadi penting sebagai landasan dan acuan bahwa dokumen elektronik termasuk perjanjian kontrak bisnis yang ditanda tangani secara digital adalah sah secara hukum, sama seperti tanda tangan konvensional pada dokumen kertas. Keabsahan tanda tangan elektronik dari suatu perjanjian atau kontrak bisnis dalam hukum pembuktian adalah jika kontrak yang terjadi akibat transaksi kontrak bisnis elektronik dikatakan sah menurut hukum perdata Indonesia, maka kontrak tersebut juga harus memenuhi persyaratan sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata tersebut. Saran : Disarankan kepada Pemerintah untuk dapat membentuk undang-undang yang khusus mengenai perjanjian secara umum yang sudah mengakomodir transaksi komersial elektronik (e-commerce) yang merupakan lex specialist dari KUH Perdata maupun KUHAP untuk mengantisipasi semakin berkembangnya dibidang elektronik agar adanya kepastian hukum dalam transaksi komersial elektronik (e-commerce) di Indonesia. Dan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan sosialisasi mengenai transaksi komersial elektronik (e-commerce) termasuk didalamnya tanda tangan elektronik kepada masyarakat dan para penegak hukum untuk dapat memahami mekanisme dan permasalahan yang berkaitan dengan transaksi komersial elektronik (e-commerce). Kata Kunci : Tanda tangan elektronik, Perjanjian kontrak bisni