PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI

Hukum Tanah Nasional saat ini terdiri atas suatu rangkaian peraturan – peraturan perundang - undangan, yang dibuat oleh penguasa, dilengkapi dengan ketentuan – ketentuan hukum adat setempat, mengenai hal-hal seperti ini agak sulit menentukan kepastian hukumnya sehingga tidak jarang kalau perselisihan sampai tingkat peradilan, sering salah satu pihak merasa tidak puas akan keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang mendapat pengaturan dalam hukum tertulis. Seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sedemikian besar, dan luas tanah yang relative tidak bertambah, secara nyata hal ini menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sehingga menyebabkan berbagai masalah pertanahan muncul dipermukaan. Untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut makamekanisme pemindahan hak atas tanah agar bias didaftar harus dibuktikan dengan akta PPAT. Dalam prakteknya sering kali terjadi pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT yang mana dapat menimbulkan risiko bagi kepastian hak atas tanah. Akibat hukum dari penyimpangan tersebut akan menempatkan PPAT dimintai suatu pertanggung jawaban yuridis berkaitan dengan akta otentik yang dibuatnya mengandung cacat hukum. Pada tataran ini aspek perlindungan hukum terhadap PPAT tidak diatur secara tegas oleh Peraturan Jabatan PPAT, PPAT sebagai suatu jabatan terhormat sudah selayaknya diberikan pembedaan perlakuan disbanding masyarakat umum karena PPAT merupakan representasi dari Negara yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah dalam bidang pertanahan yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah fungsi PPAT dalam peralihan hak atas tanah dan bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan tugas jabatannya di bidang pembuatan akta jual beli ? Pendekatan masalah dilakukan dengan metode normatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai akibat hukum dari penyimpangan terhadap tata cara pembuatan akta PPAT maka PPAT dapat dikenai sanksi sebagai wujud pertanggungjawabannya baik secara administratif, perdata maupun pidana. Sedangkan aspek perlindungan hukum dalam proses penegakan hukum terhadap PPAT yang dimintai suatu pertanggungjawaban tidak diatur oleh Peraturan Jabatan PPAT. Kata Kunci : PPAT, Akta PPAT, PerlindunganHukum