PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK ALAT KECANTIKAN

Di Indonesia persaingan bisnis antara produsen (pelaku usaha) dan produsen (pelaku usaha) lainnya, yang mana dalam menarik konsumen atau keuntungan para pelaku usaha sering memakai berbagai cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adanya tindakan pelaku usaha semacam itu dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau konsumen, dan dengan tindakan tersebut pula hak-hak konsumen tidak terlindungi. Maka beberapa permasalahan yang akan dibahas yakni sebagai berikut: 1. Bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap produk alat kecantikan? 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan produk alat kecantikan? Permasalahan yang akan dibahas nantinya menggunakan metode Normatif, penelitian ini hanya di tujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan peraturan perundang-undangan sehiingga peratura ini sangat erat hubungannya karena penulisan ini membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap produk alat kecantikan adalah berdasarkan bunyi pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak pelaku usaha antara lain: hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Sedangkan kewajiban pelaku usaha antara lain : memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan produk kosmetik adalah Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain akan tetap bertanggung jawab atas tuntutan ganti kerugian dan/atau gugatan konsumen sekalipun tidak memiliki hubungan kontraktual dengan konsumen yang bersangkutan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Alat Kecantikan