Partisipan Masyarakat Dalam Pengelolaan Jalan

Ketidakmampuan pemerintah dalam pengelolaan jalan desa selama ini banyak ditutupi oleh upaya-upaya swadaya masyarakat dalam berbagai bentuk. Upaya-upaya tersebut menunjukan bahwa masyarakat telah melaksanakan peran yang cukup berarti bagi percepatan perbaikan aksesibilitas dan mobilitas untuk menunjang pembangunan ekonomi wilayah. Namun demikian, banyak diantara upaya-upaya ini tidak berlangsung dalam konteks pengelolaan sumber daya secara berkesinambungan dan sangat berorientasi output. Sebuah penelitian yang dibiayai oleh Ditjen TPTP pengelolaan jalan yang berkelanjutan. Penelitian ini mencoba mengupas berbagai teori tentang partisipasi dan peran masyarakat dikaitkan dengan siklus proyek jalan. Setelah kerangka tolok ukur kinerja dari peran masyarakat dapat dirumuskan, dilakukan uji banding terhadap 4 kasus pengelolaan jalan oleh masyarakat yang ada di wilayah Kab. Bandung , Kota Bandung, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Penelitian dilakukan secara kualitatif untuk melihat kinjerja pemberdayaan kepada masing-masing kasus. Dari keempat kasus tersebut, tampak jelas adanya kelemahan-kelemahan pengelolaan jalan dengan swadaya masyarakat pada beberapa bagian dari siklus, seperti pada saat perencanaan umum, desain, dan evaluasi. Kelemahan-kelemahan tampaknya dapat diperbaiki dengan adanya bantuan teknis dari pemerintah sejak perencanaan dilakukan dan mengikuti siklus hingga perencanaan pekerjaan baru dapat dilakukan. Selain itu, studi ini mengusulkan tolok ukur penilaian kinerja partisipasi yang disusun berdasarkan sasaran-saran yang harus dicapai dalam siklus projek jalan. Tolok ukur kinerja ini akan sangat membantu dalam memberikan arahan bagi pengelolaan jalan berbasis masyarakat. Tulisan ini akan diturunkan dalam 2 seri terbitan. Terbitan ini memuat dasar-dasar pemikiran dan kajian tentang pertisipasi masyarakat dalam projek jalan, sedangkan pada terbitan berikutnya akan ditampilkan hasil evaluasi terhadap 4 studi kasus di Bandung dan Kuningan, dan Ciamis.The gap in capacity of the local government in managing the village roads is somehow filled by efforts of the community to develop and construct their own road. This is a strong indicator that community participation can conctribute directly in regional economy development in particular to improve accessibilty and mobility. However such efforts seem likely to be more output  oriented than outcome based oriented. In addition, these are unlikely to be sustainable. A research funded by the Directorate General of Municipality and Rural Development (TPTP), Ministry of Settlement and Regional Infrastructure (MSRI) is designated to look at this matter and seeks for the best practice in managing partnership between community and govermment in road management. The study took 4 cases of village road management involving community participantion in District of Bandung, Bandung Municipality, District of Kuningan, and District of Ciamis, West Java. The qualitative assessment on these showed that the disorientations and sustainability issue are generated by the failure in integrating the public participation principles within the project cycle. The weaknesses in associated with planning, design, and evaluation is required significant improvment. To improve this situation, technical advisory form local government is suggested. In addition to this, the study has also suggested the use of standard references in assessing the performance of community participation of a road project. This would function as a guide in community based road management. Two papers regarding this subject would be published in two series of this journal. The first discusses the basic principles and process of community participation in road project, wile the next one would provide information of assessment results for the 4 study cases area in Bandung, Kuningan, and Ciami