Eksistensi hak budget Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada saat ini setidaknya menimbulkan dua persoalan. Pertama, mengenai keberadaan hak budget DPR, khususnya setelah dihapuskannya Penjelasan UUD Tahun 1945. Kedua, persoalan mengenai urgensi keterlibatan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang didalamnya muncul perdebatan mengenai sejauh mana keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN tersebut. Pada praktiknya pun terjadi penyalahgunaan hak budget oleh oknum anggota DPR. Akibatnya muncul keinginan mengevaluasi hak budget DPR tersebut. Melalui Putusan No. 35/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi telah memangkas keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN yang mendetil dari ...
Indoensia menganut sistem Bikameral yakni DPR dan DPD yang kedudukan antara DPD dan DPR sebagai lem...
Pada dasarnya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republ...
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dibentuk di pusat untuk mengkritisi pemerintah p...
Setiap negara tentulah memiliki sebuah konstitusi yang pada umumnya digunakan sebagai pedoman pada s...
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peran DPR Dalam Hal Pengangkatan Duta Besar Sebelum dan Sesu...
Pada dasarnya proses terbentuknya DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) sangat panjang...
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan tugasnya mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislas...
Pada pemerintahan di daerah, kedudukan DPRD pada hakekatnya di samping merupakan badan resmi yang me...
The purpose of this research is to know and understand the source of authority of the House of Repre...
Kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara menimbulkan permasalahan ketatanegaraan karena meluas m...
Secara umum, lembaga perwakilan baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki tugas yang kurang lebih...
Checks and Balances ini dijadikan dasar pembaharuan sistem pemerintahan dalam proses amandemen UUD ...
Keberadaan DPD-RI adalah untuk mengakomodasi kepentingan daerah serta melakukan check and balances d...
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan dan dinamika hukum tata negara di Indone...
Salah satu hasil amandemen UUD 1945, adalah munculnya Lembaga Negara baru dalam sistem perwakilan ra...
Indoensia menganut sistem Bikameral yakni DPR dan DPD yang kedudukan antara DPD dan DPR sebagai lem...
Pada dasarnya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republ...
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dibentuk di pusat untuk mengkritisi pemerintah p...
Setiap negara tentulah memiliki sebuah konstitusi yang pada umumnya digunakan sebagai pedoman pada s...
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peran DPR Dalam Hal Pengangkatan Duta Besar Sebelum dan Sesu...
Pada dasarnya proses terbentuknya DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) sangat panjang...
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan tugasnya mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislas...
Pada pemerintahan di daerah, kedudukan DPRD pada hakekatnya di samping merupakan badan resmi yang me...
The purpose of this research is to know and understand the source of authority of the House of Repre...
Kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara menimbulkan permasalahan ketatanegaraan karena meluas m...
Secara umum, lembaga perwakilan baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki tugas yang kurang lebih...
Checks and Balances ini dijadikan dasar pembaharuan sistem pemerintahan dalam proses amandemen UUD ...
Keberadaan DPD-RI adalah untuk mengakomodasi kepentingan daerah serta melakukan check and balances d...
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan dan dinamika hukum tata negara di Indone...
Salah satu hasil amandemen UUD 1945, adalah munculnya Lembaga Negara baru dalam sistem perwakilan ra...
Indoensia menganut sistem Bikameral yakni DPR dan DPD yang kedudukan antara DPD dan DPR sebagai lem...
Pada dasarnya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republ...
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dibentuk di pusat untuk mengkritisi pemerintah p...