Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta menempati Gedung D di Gedung Keuangan Negara, yang beralamat di Jalan Kusumanegara nomor 11 Yogyakarta. 2.
Yogyakarta juga merupakan Daerah Istimewa , dimana Yogyakarta diberi keistimewaan, salah satunya ada...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Yogyakarta Nomor : 01/G/2015/PTUN-YK, yang akan menguraik...
Selain menerima, menyimpan, dan membayarkan, tugas berikutnya dari bendahara pengeluaran adalah men...
Skripsi ini menganalisis tentang peraturan perundang-undangan untuk mengetahui sumber kewenangan Ka...
Penelitian ini membahas mengenai kewenangan kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa lahan pe...
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan menyerahkan sejumlah kewenangan (urusan) dar...
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 secara tegas menyebutkan Bahwa Instansi Pemerintah yang menye...
11 HalamanDalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan demi tercapainya ...
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil...
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di ...
ABSTRAK MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BERUPA BEA LELANG...
pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlu...
Yogyakarta juga merupakan Daerah Istimewa, dimana Yogyakarta diberi keistimewaan, salah satunya adal...
Fasilitas Kantor Dinas Pemadam Kebakaran merupakan bangunan yang berfungsi memenuhi pelayanan publi...
Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerint...
Yogyakarta juga merupakan Daerah Istimewa , dimana Yogyakarta diberi keistimewaan, salah satunya ada...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Yogyakarta Nomor : 01/G/2015/PTUN-YK, yang akan menguraik...
Selain menerima, menyimpan, dan membayarkan, tugas berikutnya dari bendahara pengeluaran adalah men...
Skripsi ini menganalisis tentang peraturan perundang-undangan untuk mengetahui sumber kewenangan Ka...
Penelitian ini membahas mengenai kewenangan kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa lahan pe...
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan menyerahkan sejumlah kewenangan (urusan) dar...
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 secara tegas menyebutkan Bahwa Instansi Pemerintah yang menye...
11 HalamanDalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan demi tercapainya ...
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil...
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di ...
ABSTRAK MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BERUPA BEA LELANG...
pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlu...
Yogyakarta juga merupakan Daerah Istimewa, dimana Yogyakarta diberi keistimewaan, salah satunya adal...
Fasilitas Kantor Dinas Pemadam Kebakaran merupakan bangunan yang berfungsi memenuhi pelayanan publi...
Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerint...
Yogyakarta juga merupakan Daerah Istimewa , dimana Yogyakarta diberi keistimewaan, salah satunya ada...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Yogyakarta Nomor : 01/G/2015/PTUN-YK, yang akan menguraik...
Selain menerima, menyimpan, dan membayarkan, tugas berikutnya dari bendahara pengeluaran adalah men...