KOMPETISI POLITIK LOKAL DI INDONESIA: STUDI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI

Kelembagaan ekonomi yang dipilih oleh sebuah negara adalah pilihan kolektif dari sebuah proses politik. Kelembagaan ekonomi dipengaruhi oleh lembaga politik dan distribusi kekuasaan politik dalam masyarakat. Kekuasaan politik menimbulkan kompetisi politik, kompetisi politik dapat berbentuk kompetisi di lembaga legislatif, political turnover, dan desentralisasi kewenangan politik. Dalam kajian Teori Public Choice, masih terjadi perdebatan secara teoritis, apakah kompetisi politik berpengaruh positif ataukah negatif terhadap kinerja ekonomi dan kinerja fiskal. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh dari: kompetisi politik di DPRD, kepala daerah petahana, bentuk pemerintahan divided government dan kinerja pemerintahan terhadap kinerja ekonomi daerah. Kinerja ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD) serta belanja pemerintah untuk kepentingan publik. Penentuan sampel kabupaten/kota berdasarkan purposive sample, dan didapatkan sebanyak 157 kabupaten dan kota sampel. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode ordinary least square. Hasil penelitian ini mendukung kelompok peneliti yang mengatakan bahwa kompetisi politik di DPRD dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap kinerja ekonomi, tergantung dari tingkat kompetisi yang terjadi. Pada tingkat kompetisi politik yang wajar, kompetisi politik akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya kompetisi politik yang sangat ketat akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ditemukan bukti daerah yang dipimpin oleh kepala daerah petahana memiliki pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan kepala daerah pendatang baru. Bentuk pemerintahan divided dan kinerja pemerintahan tidak terbukti mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ditemukan bukti bahwa kompetisi politik di DPRD berpengaruh positif terhadap realisasi penerimaan PAD perkapita. Semakin tingginya kompetisi politik di DPRD semakin tinggi penerimaan realisasi penerimaan PAD perkapita. Peningkatan penggalian sumber-sumber PAD akan berdampak negatif terhadap iklim investas di daerah, dan akhirnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak ditemukan bukti bahwa daerah yang dipimpin oleh kepala daerah petahana, bentuk pemerintahan divided, dan kinerja pemerintahan mempengaruhi penerimaan realisasi PAD perkapita. Tidak ditemukan bukti adanya pengaruh dari kompetisi politik di DPRD, bentuk pemerintahan divided government, kepala daerah petahana dan kinerja pemerintahan terhadap belanja pemerintah untuk kepentingan publik. Kata kunci : Kompetisi politik, petahana, divided government, pertumbuhan ekonomi, Penerimaan Asli Daerah (PAD), belanja pemerintah daerah untuk kepentingan publi