ANTI-TERRORISM LEGAL FRAMEWORK IN INDONESIA: ITS DEVELOPMENT AND CHALLENGES

Indonesia is a nation that has been subject to many of high profile terrorist cases. In relation to this, Indonesia siegal framework on anti-terrorism contains provisions that have been generally practiced by other countries. After the 2002 Bali Bombing, the Indonesian government issued Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. I/2002 on Anti-terrorism and Perpu No. 2/2002 (which made the Perpu No.1/2002 retroactively applicable to the Bali bombings). The parliament adopted both in early 2003 in the form of Law No. I5/2003 and Law No. I6/2003. The Constitutional Court decided that Law No. I6/2003 was in-constitutional, because it was against principle of non-retroactivitystipulated under Article 281 of the I945 Constitution. Indonesia adalah korban dari beberapa serangan teroris bersakal besar. Terkait terorisme ini, kerangka hukum anti-terorisme telah memuat ketentuan-ketentuan yang secara umum juga diterima oleh berbagai negara. Pasca Born Bali tahun 2002, lahirlah Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1/2002 tentang PemberantasanTindak Pidana Teroris medan PerpuNo. 2/2002 yang memberlakukan surut Perpu 1/2002 untuk peristiwa Born Bali. Dua Perpu itu kemudian diterima menjadi Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk UUNo. 15/2003dan UU 15/2003. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan pemberlakuan surut itu bertentangan dengan asas non-retroaktif yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 281