Konflik dalam Penentuan Dana Bagi HasH antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur

This paper attempts to explain two basic analyzes related to the central conflict of Revenue Sharing between East Kalimantan Province with the central government. Firstly, the factor in revenue-sharing conflictbetween producing regions and the central government. The decentralization policy which is followed by fiscal decentralization makes the revenue sharing obtained under Law No.33 of 2004on Financial Balance.Unfortunately, the policy is felt to be unfair to the area, because it is not comparable to the impact of the area, and there is no positive correlation to the public welfare. Secondly,the impact of the conflict other than to bear the social and environmental impact on natural resources exploitation also the potential of threatening disintegration. Vertical conflict between regional and central government, it can affectthe horizontal conflictif the maintenance of the conflict is not good and don't find the best resolution. Tulisan ini mencoba untuk memaparkan dua hal mendasar terkait analisis konflik pusat daerah yaitu DanaBagiHasH(DBH)antara Propinsi KalimantanTimur dengan pemerintah pusat. Pertama, faktor penyebab konflik dana bagi hasHantara daerah penghasil dengan pemerintah pusat. Kebijakan desentralisasi daerah yang diikuti dengan desentralisasi fiskal menjadikan daerah memperoleh DBH berdasarkan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Sayangnya, kebijakan tersebut dirasa tidak adil bagi daerah, dan tidak ada korelasi yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kedua, dampak dari adanya konflik selain daerah harus menanggung dampak sosial dan lingkungan atas ekspoiltasi Sumber Daya Alam (SDA) serta potensi disintegrasi bangsa yang mengancam. Konflikvertical antara pusat daerah, akan berdampak juga kepada konflik horizontal antar masyarakat jika konflik tidak dikelola dan dicari resolusi yang paling tepat