Thesis : Peran Dinas Kesehatan Terhadap Penguatan Sistem Rujukan Berjenjang Pasien BPJS Pada Puskesmas di Kota dan Kabupaten Bima

Latar Belakang : Untuk mencapai tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Pelayanan kesehatan baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Puskesmas dan Klinik merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Kemenkes RI, 20121a).Dinas Kesehatan merupakan salah satu perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang kesehatan. Belum maksimalnya fungsi Dinas Kesehatan di Kota dan Kabupaten Bima, dalam upaya pemenuhan kebutuhan fasilitas dan melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan program BPJS disebabkan belum adanya regulasi yang dapat dijadikan dasar oleh Dinas Kesehatan.Dari survey awal yang dilakukan peneliti, angka rujukan BPJS di Puskesmas Kota dan Kabupaten Bima cukup tinggi yaitu berkisar 10% - 18% pada tahun 2014 sementara angka rujukan tahun 2015 berkisar 10% - 27%. Selain data rujukan, pelaksanaan rujukan di Puskesmas tidak seperti yang diharapkan. Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber menyatakan bahwa adanya sebagian proses rujukan pasien BPJS tidak sesuai dengan indikasi medis. Rujukan yang dilakukan terhadap pasien BPJS kadang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain. Pertimbangan tersebut seperti kurangnya fasilitas penunjang dan tidak tersedianya obat-obatan tertentu, seperti antibiotik, anti depresan, anti bisa ular, oksigen serta keterbatasan penunjang diagnostik seperti alat pemeriksaan THT (Telinga Hidung dan Tenggorokan) dan alat pemeriksaan mata. Rujukan juga kadang atas paksaan dari pasien.Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Dinas Kesehatan Kota Bima dan Kabupaten Bima terhadap penguatan sistem rujukan berjenjang pasien BPJS di Puskesmas.Metode Penelitian : Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus (case study). Teknik pengambilan data adalah menggunakan check list, wawancara dan telaah dokumen. Data yang diambil adalah data retrospektif kemudian dianalisa secara deskriptif.Hasil Penelitian : Peran perencanaa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bima dan Kabupaten Bima untuk penguatan sistem rujukan pasien BPJS, masih belum maksimal. Hal yang belum maksimal seperti perencanaan anggaran, perencanaan tenaga termasuk peningkatan kemampuan SDM, perencanaan alat kesehatan (Alkes) dan obat. Untuk peran pengorganisasian Dina Kesehatan Kota Bima dan Kabupaten Bima juga masih belum sempurna. Contohnya adalah pembuatan regulasi tentang penggunaan anggaran BPJS non jasa, pemerataan tenaga, pemanfaatan tenaga yang tidak mengikuti aturan seperti penempatan kepala UPT Puskesmas yang diploma III, penempatan tenaga dokter di Kabupaten Bima yang tidak merata, dan tidak memiliki SOP sistem rujukan. Pada pelaksanaannya, Puskesmas mengalami kekurangan dana operasional rujukan, mengalami kekurangan tenaga seperti dokter dan apoteker, mengalami kekurangan obat dan Alkes yang dibutuhkan, pelaksanaan rujukan sering tidak menggunakan SOP sehingga proses rujukan horizontal jarang dilakukan. Kegiatan monitoring dan evaluasi masih bersifat umum. Tidak ada monitoring khusus untuk pelaksanaan sistem rujukan berjenjang pasien BPJS.Kesimpulan : Peran perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan monitoring dan evaluasi Dinas Kesehatan terhadap penguatan sistem rujukan berjenjang pasien BPJS belum sesuai dengan SPM yang ditetapkan dalam Kepmenkes 75 tahun 2015, sehingga belum mampu menuntaskan 155 diagnosa.Kata Kunci : peran Dinas Kesehatan, penguatan sistem rujukan berjenjang, Puskesmas29,5 x 21,7 cm; xiii; 89 hl