Add to ORKGPeradilan tata usaha Negara (ptun) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat tata usaha Negara dengan warga masyarakat. uu ptun memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa TUN, yakni upaya administrasi yang penyelesainnya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).265 hlm; 15,3x23 c
Secara substantif Hukum Tata Usaha Negara memiliki karakter yang berbeda dengan hukum positif lainny...
Titik singgung kewenangan mengadili antara peradilan tata usaha negara dengan peradilan umum terhada...
ABSTRAKVisi Mahkamah Agung adalah menjadikan peradilan yang Agung, hal ini juga menjadi komitmen lem...
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepen...
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatu...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara yang sering disingkat dengan Peratun sebagai bagian dari pera...
Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu ciri negara hukum modern, berperan member...
Abstrak Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat p...
Buku ini membahas tentang sejarah, tujuan, dasar hukum dan asas-asas pembentukan peradilan tata usah...
Buku ini membahas sengketa lingkungan, wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, tanggung gu...
Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa tujuan Peradilan Tata Usaha N...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan terbentuknya lem...
Pengaturan pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif berupa banding menurut undang-undang p...
Secara substantif Hukum Tata Usaha Negara memiliki karakter yang berbeda dengan hukum positif lainny...
Titik singgung kewenangan mengadili antara peradilan tata usaha negara dengan peradilan umum terhada...
ABSTRAKVisi Mahkamah Agung adalah menjadikan peradilan yang Agung, hal ini juga menjadi komitmen lem...
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepen...
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatu...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara yang sering disingkat dengan Peratun sebagai bagian dari pera...
Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu ciri negara hukum modern, berperan member...
Abstrak Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat p...
Buku ini membahas tentang sejarah, tujuan, dasar hukum dan asas-asas pembentukan peradilan tata usah...
Buku ini membahas sengketa lingkungan, wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, tanggung gu...
Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa tujuan Peradilan Tata Usaha N...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan terbentuknya lem...
Pengaturan pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif berupa banding menurut undang-undang p...
Secara substantif Hukum Tata Usaha Negara memiliki karakter yang berbeda dengan hukum positif lainny...
Titik singgung kewenangan mengadili antara peradilan tata usaha negara dengan peradilan umum terhada...
ABSTRAKVisi Mahkamah Agung adalah menjadikan peradilan yang Agung, hal ini juga menjadi komitmen lem...