NEGOSIASI INTEGRATIF UNTUK TIMOR TIMUR

Dalam sejarah politik luar negeri Indonesia kontemporer, kasus Timor Timur merupakan salah satu kasus paling menarik dan menyita banyak perhatian para praktisi dan pemerhati politik luar negeri Indonesia.. Ketika pertama kali mencuat menjadi pembicaraan masyarakat internasional dan agenda sejumlah organisasi internasional, kasus ini masih berdimensi politik dan keamanan. Kini Timor Timur dibicarakan bukan hanya dalam dua dimensi itu. Dua dimensi lain yang kini turut mendominasi pembicaraan tentang Timor Timur di tingkat internasional adalah HAM (Hak Asasi Manusia) dan demokrasi (beserta implikasiimplikasinya). Karena dua dimensi itulah pembicaraan dan negosiasi tentang kasus ini berkembang semakin menarik (kalau tidak semakin rumit). Posisi pemerintah Indonesia dalam kasus ini sudah jelas. Timor Timur adalah bagian dan negara kesatuan Republik Indonesia. Segala bentuk penyelesaian untuk kasus ini, oleh karenanya, menurut pemerintah Indonesia, tidak semestinya diletakkan dalam kerangka yang lain. Dengan posisi seperti itu, pemerintah Indonesia menyerahkan sepenuhnya penyelesaian soal Timor Timur melalui pembicaraan tipartitel di bawah mediasi Sekretaris Jenderal PBB. Bentukbentuk dan upaya-upaya negosiasi lain dipandang hanya sebagai pelengkap dari mekanisme tripartite' itu. Upaya pemerintah Indonesia merintis dan menghidupkan dialog di antara warga Timor Timur sendiri juga bisa dilihat dalam kerangka ini