Penyelesaian perselisihan perburuhan pasca uu no. 5 tahun 1986 tentang ptun

Intisari Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, perselisihan perburuhan antara serikat buruh dengan majikan akan berpuncak pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) artinya keputusan P4P merupakan keputusan akhir yang hares ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara keputusan P4P tidak lagi merupakan keputusan akhir terhadap perselisihan perburuhan, karena bagi pihak yang keberatan terhadap keputusan P4P dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ini, para pihak yang masih keberatan dapat mengajukan uapaya kasasi pada Mahkamah Agung. Dengan demikian perselisihan perburuhan tidak lagi berpuncak pada lembaga Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat akan tetapi berpuncak pada Mahkamah Agun