BATASAN NAFKAH BAGI MANTAN ISTRI PEGAWAI NEGRI SIPIL (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 PASAL 8 AYAT 7 TAHUN 1990

Perkawinan merupakan bagian integral dari Syari’at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari’at Islam. Ketika ikatan perkawinan telah putus, maka putus pula hak dan kewajiban keduanya sebagai suami dan isteri. Hilangnya jabatan suami sebagai kepala keluarga, hilangnya jabatan isteri sebagai ibu rumah tangga, hilangnya kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada isteri pada waktu tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diperkuat dan dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 8 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isterinya dan anak-anaknya, yakni seperdua dari gajinya apabila tidak punya anak dan sepertiga gaji apabila punya anak. Namun apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. Penting kiranya penulis melakukan penelitian ini dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah dengan judul: “Batasan Nafkah Bagi Mantan Istri Pegawai Negri Sipil (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan PP No. 45 Pasal 8 Ayat 7 Tahun 1990)” penelitian ini yang rumusan masalahnya mengenai bagaimana batasan pemberian nafkah bagi mantan istri dalam Islam dan bagaimana batasan pemberian nafkah bagi mantan istri pegawai negri sipil. Meskipun telah menjadi mantan istri, dalam hukum Islam seorang mantan suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah. Namun ketika membicarakan tentang PP no.45 pasal 8 ayat 7 tahun 1990, pemberian nafkah kepada mantan istri berbeda dengan Hukum Islam. Yang di mana pemberian nafkah kepada mantan istri pada pasal tersebut menyebutkan nafkahnya terhitung sampai mantan istri tesebut nikah lagi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka. Sumber datanya adalah data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bersifat komparatis, teknik pengumpulan data dengan sumber data primer dan sekunder, dan analisis data yang digunakan adalah metode induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PP No. 45 Pasal 8 Ayat 7 Tahun 1990 mengenai pemberian gaji dari mantan suami kepada mantan istri menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. Berbeda dengan Hukum Islam yang mengatur kewajiban mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah selesai. Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi para mahasiswa, para pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UNISNU JEPAR