TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN APBD ( Studi di Kabupaten Lampung Utara)

Bentuk Negara yang digunakan di Indonesia adalah bentuk Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat kepemerintahan daerah sebagai mana mestinya Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memiliki badan perwakilan daerah sebagai penyelenggara daerah yaitu DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas pengawasan, legislasi dan anggaran. Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra kerja dalam membuat kebijakan dan aturan-aturan daerah untuk melaksanakan otonomi Daerah sehingga kedua lembaga itu saling mendukung satu dengan yang lain. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (good local governance). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah peran DPRD dalam pengawasan APBD di Kabupaten Lampung Utara sudah sesuai dengan undang-undang tentang DPRD? Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran DPRD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Lampung Utara? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis peran DPRD dalam pengawasan APBD di Kabupaten Lampung Utara, serta bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran DPRD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Lampung Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data sekunder sebagai sumber yang utama. Meskipun demikian, penelitian ini didukung dengan sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan dari hasil penelitian dilapangan berupa wawancara kepada narasumber yaitu anggota DPRD beserta masyakat lainnya. Hasil penelitian data-data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa peran DPRD dalam pelaksanaan pengawasan APBD di Lampung Utara masih terbilang lemah, sedangkan pelaksanaan fungsi legislasi telah berjalan baik, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan perannya dalam pengawasan APBD belum berjalan secara optimal