PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)

Adanya suatu aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah sebagai upaya untuk membagun dan mencapai kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut maka kebijakan tersebut harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Kemudian dituangkan dalam Peraturan Kementerian Desa No 3 Tahun 2015 tentang adanya Pendamping Desa untuk membantu aparat desa dalam membangun masyarakat desa yang lebih maju dan mandiri. Pendamping desa bertugas mengawal pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. menciptakan proses pembangunan yang partisipatif serta melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Saat ini pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pendamping Desa sudah berjalan hampir 4 Tahun lamanya. Dan untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk dari implementasi kebijakan pemerintah yang terdapat dalam Undang-Undang untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun rumusan masalah yang diambil antara lain: 1) Bagaimana peran pendamping desa sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat?, 2) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat bagi Pendamping Desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di desa paku. Penelitian ini dilaksanakan di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data dengan 1). Wawancara, 2). Dokumentasi, 3). Observasi. Fokus kajian adalah implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui peran Pendamping Desa. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Pendamping Desa dalam pemberdayaan di Pekon Paku menghasilkan beberapa perubahan. Berdasarkan temuan-temuan peneliti dilapangan menunjukkan adanya kemajuan dalam hal peningkatan kapasitas pemerintahan Pekon seperti penggunaan teknologi tepat guna, kemajuan dalam hal administrasi dan pelayaan umum, namun masih minim dalam pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat, seperti pembinaan terhadap para nelayan, kelompok tani dan peternak kambing yang ada di Pekon Paku. Setelah peneliti menganalisa semua data yang didapat menunjukkan hasil bahwa pemberdayan yang dilaksanakan di Pekon Paku kurang maksimal dikarenakan beberapa faktor penghambat yaitu, pendamping bukan asli warga Pekon Paku, terlalu luas desa yang di dampingi oleh Pendamping Lokal Desa yang seharusnya hanya 4 desa menjadi 10 desa, jarak tempuh dari tempat tinggal pendamping menuju desa dampingan terhitung jauh, sehingga pendampingan yang dilakukan kurang efektif dan intensitas pendampingan sangat rendah