TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGAN KPU DALAM MEMVERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 DI INDONESIA

Dalam Al-Qur‟an manusia diperintahkan untuk berbuat adil di antara sesama dan di dalam menetapkan keputusan, terutama KPU sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menetapkan partai politik peserta pemilu untuk berbuat adil hukumnya wajib, proses verifikasi partai politik peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU harus berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan, kesamaan di hadapan hukum dan bersih dari praktek money politic, konsep ahl al-halli wa al-aqdi yang diidentikkan dengan DPR (Dewan Legislatif) dalam sejarah pemerintahan Islam memiliki tugas sebagai lembaga perwakilan yang menampung orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimanakah tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta Pemilu di Indonesia, bagaimanakah tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Tugas dan Kewenangan KPU dalam memverifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia sekaligus menganalisis mengenai lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan yang sesuai dengan KPU dalam sejarah pemerintahan Islam yang ada pada masa nabi Muhammad dan al-Khulafaurrasyidin, yang menjadi referensi umat Islam untuk mendirikan negara Islam atau khlifah Islamiyah pada saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan library research yang bertujuan menganalisa tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia dan juga tinjauan fiqh Siyasah sehingga skripsi ini bersifat deskriptif analitis menghimpun dan mendeskripsikan data-data yang berupa undang-undang tentang Pemilu, Peraturan KPU, buku-buku dan literatur yang sesuai dengan objek yang dibahas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap partai politik peserta pemilu di Indonesia dan verifikasi terhadap calon presiden dan wakil presiden tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan fiqh siyasah bahwa untuk mengetahui orang-orang yang layak untuk menjadi pemimpin harus ada proses seleksi atau verifikasi yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang independent. Islam juga mengajarkan musyawarah sebagai media pengambilan keputusan bersama selain itu ajaran tentang keadilan yang harus ditegakkan tanpa memandang status sosial dan latarbelakang seseorang