FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN PERANNYA DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM ( STUDI PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR‘IYYAH )

Al-Qur’ān dan As-Sunah merupakan sumber utama syariat Islam, tak mungkin dipahami oleh semua golongan muslim, karena itulah lantas para ulama mengambil perannya yang amat penting yaitu memberi nasehat dan tuntunan kepada umat melalui fatwa. Fatwa menempati kedudukan strategis dalam Islam, karena muftī (pemberi fatwa) berkedudukan sebagai ahli waris Nabi SAW. Pada awalnya muftī dijabat oleh perorangan yang memiliki kapasitas ilmu yang luas. Perkembangan berikutnya pemberi fatwa diemban oleh institusi atau lembaga resmi yang diakui oleh negara. Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu lembaga yang berwenang memberikan fatwa-fatwa keagamaan. Salahsatu yang harus dipertimbangkan dalam proses penetapan fatwa, di samping dalil-dalil normatif dari Al-Qur’ān dan Sunnah, juga harus memperhatikan dampak dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Untuk mengkaji proses penetapan fatwa MUI dan perannya tersebut, maka kajian siyāsah syar‘iyyah sangat diperlukan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan pokok, yaitu: Bagaimana peran fatwa MUI dalam membangun hukum keluarga Islam Indonesia? dan Sejauhmana relevansi fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia ? Jenis penelitian ini adalah library research. Pendekatan yang digunakan adalah memakai teori maṣlahah al-Thūfī, teori politik hukum Moh. Mahfuzd MD, dan teori siyāsah syar‘iyyah al-Mawardi serta teori siyāsah syar‘iyyah Muhammad Husain Haikal. Sedangkan pemaparannya disajikan secara deskriptif kualitatif dengan logika deduktif. Hasil penelitian ini dapat dicatat dua kesimpulan. Pertama, peran fatwa MUI dalam membangun hukum Islam Indonesia mencakup enam aspek; (i) fatwa MUI berperan sebagai sumber hukum materil bagi hukum Nasional. (ii) Fatwa MUI merupakan bahan dan rujukan dalam pembuatan peraturan perundang undangan. (iii)Fatwa MUI berperan sebagai reprensentasi fiqh Indonesia (iv) Fatwa MUI berperan sebagai pedoman dan rujukan berperilaku bagi masyarakat dan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (v) Fatwa MUI berperan untuk menjawab permasalahan hukum Islam yang semakin kompleks dihadapi umat Islam Indonesia. (vi)Fatwa MUI berperan mendukung undang-undang yang ada sekaligus melakukan koreksi terhadap peraturan yang berlaku atau terhadap undang-undang yang sedang disusun. Kedua, pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam kategori fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejauh ini sudah relevan dengan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah melakukan pembaruan hukum keluarga dalam fatwanya, kecuali fatwa nikah di bawah tangan dan fatwa talak di luar pengadilan. Berkaitan dengan fatwa nikah di bawah tangan dan fatwa talak di luar pengadilan, menurut penulis perlu melakukan revisi untuk tiga tujuan; Pertama, agar isi fatwa relevan dengan perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Kedua, agar isi fatwa bisa melindungi masyarakat dari akibat perkawinan tidak tercatat dan perceraian semena-mena. ketiga, agar isi fatwa bisa memberikan maslahat kepada umat