Analisis Faktor-Faktor Pailit BMT di Lampung Timur (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil )

Baitul Maal Wat Tanwil merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah yang secara faktual telah memberikan pengaruh positif terhadap berlangsungnya pembangunan ekonomi di Indonesia. Secara umum keberadaan Undang-Undang Koperasi belum mampu memberikan dasar hukum yang sesuai dengan praktik BMT yang ada. Perlu bagi BMT untuk memiliki aturan hukum tersendiri sebagai payung hukum bagi aktivitas BMT sebab Koperasi dan BMT (yang disejajarkan dengan Koperasi Syari’ah) berbeda secara operasional dan prinsip. Adanya Undang-Undang No 1 Tahun 2013 ternyata menjawab adanya keberadaan BMT dan status badan hukum BMT menjadi LKM yang berbasis syariah. Peraturan ini ternyata tidak dijalankan oleh beberapa BMT yang ada diLampung Timur yaitu BMT L-Risma Dan BMT SSB. Masalah yang disebabkan oleh kedua BMT Meliputi Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan normatif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber primer dalam penelitian ini adalah ketua Mantan menajer BMT L-RISMA dan Sumber Sejahtera Bersama, Pengelola ataau mantan karyawan BMT BMT L-RISMA dan Sumber Sejahtera Bersama. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen dan buku-buku penunjang. Analisis yang diterapkan adalah kualitatif dan metode berpikir secara induktif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu faktor-faktor tumbangnya BMT di Lampung Timur yaitu factor internal meliputi meliputi, adnya pengalihan dana untuk kepentingan pribadi, pembiayaan pihak ke 3 yang macet, beban yang terlalu tinggi, risiko likuiditas,, risiko pembiayaan, tidak adanya LPS dan pengawasan DPS yang masih lemah. Faktor eksternal meliputi penyaluran produk yang kurang tepat, strategi pemasaran produk yang kurang baik, masih adanya pembiayaan dengan Bank Konvensional. Status Badan Hukum BMT dalam Undang-undang No 1 tahun 2013 menjadi LKM yang berbasis syariah yang lebih komprehensif Serta adanya pelanggaran pada pasal 19 tentang LPS dan pasal 12 tentang system pengelolaan dana pada BMT L-Risma dan BMT SSB