KRITISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN KEWENANGAN DESA TERHADAP PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF POLITIK ISLAM

Undang-Undang Desa tidak hanya mengamanatkan pengaturan tentang keuangan desa, tetapi juga meliputi pengakuan terhadap kewenangan desa, kerja sama antar desa, penguatan lembaga kemasyarakatan desa, penetapan dan pemberdayaan desa adat, partisipasi masyarakat desa, dan lain-lainnya. Hilangnya kreativitas dalam menggali sumber daya lokal di desa. Di satu sisi dana desa menjadi berkah bagi desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun di sisi lain belum digunakan secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru melalui investasi produktif yang dijalankan oleh masyarakat Lahirnya UU. No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah capaian besar dalam proses berbangsa dan kenegaraan Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan arah yang benar bagi proses pembangunan di Indonesia dan menjadi harapan besar bagi masyarakat desa. Desa sebagai entitas yang mempunyai sifat dan ciri khas dapat membangun desanya dengan modal kekuatan dan peluang yang dimiliki Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Konsep Pengelolaan Pemerintahan Desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan apakah Kewenangan Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sudah sesuai dengan Politik Islam Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier baik manual maupun digital yang berkaitan dengan tema pembahasan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengelolaan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam UU. No. 6 Tahun 2014 mencakup perencanaan, pengorganisasian kelembagaan, penggunaan sumber-sumber daya dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan dalam bidang pemerintahan desa. Terdapat kesesuaian antara ketentuan UU. No. 6 Tahun 2014 dengan konsep Politik Islam mengenai konsep kewenangan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dimana desa memiliki empat kewenangan yang meliputi: pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa