Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Kampung dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Permerintahan Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Desa Donomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung)

Pemerintah kampung Donomulyo khususnya Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) belum menuaikan hasil yang maksimal dalam pengawasan baik di pemerintahan maupun dana kampung yang dikeluarkan oleh pemerintah kampung setempat untuk pembangunan desa dan kemajuan desa. Dana kampung yang seharusnya digunakan untuk salah satu program pembangunan kampung yaitu pembangunan sumur bor di setiap dusun hanya di pergunakan sekitar 70% dari anggaran yang di miliki, tidak semua dana digunakan untuk pembangunan sumur bor, lantas kemana sebagian dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk membangun program sumur bor di setiap dusun?. Dari latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu, bagaimana implementasi peran badan permusyawaratan kampung di Desa Donomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan, serta Bagaimana prespektif fiqih siyasah terhadap peran badan permusyawaratan kampung di Desa Donomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi peran BPK dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan dan untuk mengetahui prespektif fiqih siyasah terhadap peran Badan Permusyawaratan Kampung di Desa Donomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan sifat penelitian deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengambil data dari sumber data yang berupa tulisan, perilaku, tindakan, peristiwa, kejadian, dan kata-kata. Penulis menggunakan metode induktif untuk menganalisis data, dengan bentuk laporan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan BPK di Desa Donomulyo, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan, belum maksimal dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan Kampung. Faktor yang mendukung kinerja BPK adalah dukungan dari masyarakat, hubungan kerja sama yang baik dengan pemerintah desa dan adanya tunjangan pokok dari pemerintah, sedangkan faktor penghambatnya yaitu rendahnya pendidikan dan usia anggota BPK, kurangnya koordinasi antara anggota dengan ketua BPK, keahlian dan keterampilan yang terbatas pada anggota BPK, masih adanya sikap tertutup antara BPK dengan aparatur kampung serta minimnya sarana dan fasilitas. Menurut Prespektif Fiqih Siyasah Badan Permusyawaratan Kampung istilahnya sama dengan lembaga Ahl al-Hall wa al-‘Aqd, yang salah satu tugasnya yaitu mengawasi atas kewenangan legislatif untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT, hasil penelitian menyatakan bahwa BPK belum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Dapat di sarankan kepada BPK untuk bekerja sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan Syariat Islam yang sudah diatur, serta masyarakat harus lebih selektif dalam memilih anggota BPK